FGD RANPERDA PETERNAKAN DAN KESWAN

Kehidupan manusia tentunya takkan terelakkan dengan hewan. Apalagi untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Hewan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya payung hukum yang dapat menaungi segala kegiatan yang berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Oleh sebab itu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk menyelaraskan pandangan tentang Ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan maka dilaksanakan FGD yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Setda Kab. Demak (Kamis, 3 Oktober 2019) di ruang pertemuan Wakil Bupati dengan mengundang beberapa OPD dan pihak lain yang berkaitan, antara lain Dinas Pertanian dan Pangan,  Din PMPTSP, Din LH, DINKES, DINPERMADES, DINPUTARU, BAPEDA, INSPEKTORAT, SETDA Bag. Hukum, Bag. Tata Kepemerintahan, Satpol PP, dan UNNES yang melakukan Kajian Akademik, serta wakil paguyuban peternak di Kab. Demak. Kegiatan dibuka oleh Assisten I Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH. Kegiatan ini dimaksudkan dengan mempertemukan dari berbagai dinas teknis agar memperoleh saran dan masukan untuk pembentukan perda yang tepat.

Beberapa masukan atau usulan dalam FGD terjadi dalam pembahasan kajian akademik ranperda Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain tentang perijinan dalam usaha peternakan, lahan yang digunakan untuk peternakan, ruang lingkup pembahasan dalam perda serta sanksi pidana jika terjadi pelanggaran. Kadinas Pertanian dan Pangan (Ir. Wibowo, MM) berpesan agar hasil ranperda yang siap menjadi perda agar isinya bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan semua pihak dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. (Endang Istichomah-Pelaksana Bidang PKH).

Tag : FGD, Ranperda, Peternakan, Kesehatan Hewan

 

Comments are Closed

© 2019: | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress